Nganjuk, DCW_News.
Banyaknya jabatan strategis yang dirangkap di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk
mendapatkan sorotan dari beberapa tokoh masyarakat pemerhati pemerintahan dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal tersebut disinyalir jika Pemkab
kekurangan sumber daya manusia yang cocok untuk mengisinya dan kaderisasi
pejabat di Pemkab yang masih amburadul.
Menurut Informasi, beberapa
jabatan yang masih dirangkap seperti Kepala UPTD dan juga jabatan sekelas kasi.
Seperti yang di
sampaikan Ketua LSM DCW Nganjuk, Djulianto mengaku prihatin melihat kondisi tersebut,
pasalnya dengan adanya rangkap jabatan bakal menghambat proses pelayanan kepada
masyarakat.
"Berdasarkan
informasi, sejak Desember 2014 silam banyak jabatan yang kosong karena
ditinggal pensiun pejabatnya atau karena hal yang lainya. Ironisnya jabatan
tersebut diisi oleh pejabat sementara yang juga sedang menjabat di tempat
lain," ujarnya.
Menurutnya, hingga saat
ini pejabat yang merangkap jabatan semakin bertambah. Oleh karena itu jika
kondisi tersebut dibiarkan tanpa ada pengkajian ulang, dikhawatirkan bakal
berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.
"Kami tidak habis
pikir hal ini bisa terjadi. Apa karena Bupatinya yang lamban dalam mengambil
kebijakan atau memang Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)
yang belum bisa bekerja," tandasnya.
Dikatakan, pihaknya
akan meminta kepada DPRD Nganjuk untuk menjadwalkan rapat dengar pendapat
(hearing) dengan unsur Baperjakat, Guna untuk mengetahui sejauh mana kondisi
kepegawaian di lingkungan Pemkab Nganjuk dijalankan oleh pimpinannya.
Disebutkan, jika
"gerbong" kepegawaian tidak berjalan baik, jenjang karir para PNS sedikit
banyak mengalami kendala. Apalagi lagi jika pengisian kekosongan jabatan
tersebut masih mengedepankan unsur politis. "Kasihan nasib PNS yang punya
hak berkarir jika direcoki olek kepentingan-kepentingan politis," ucapnya.
(km)
