DCW_News

Jakarta, Kajati Jatim, Prof (HCUA) Dr. Mia Amiati, S.H., M.H., CMA., CSSL., beserta para Kajati se-Indonesia dan dua orang Asisten dari masing-masing Kejati, menjadi peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan Tahun 2025.

Rakernas Kejaksaan diselenggarakan di Ballroom Hotel Sultan Jakarta tanggal 14 – 16 Januari 2025, dengan Tema “Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern”.

Rakernas Kejaksaan dibuka secara resmi oleh Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, pada Selasa (14/1).

Kegiatan Rakernas ini dihadiri secara langsung oleh Para Pejabat Esselon I, II dan III di lingkungan Kejagung RI.

Selain itu juga diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung menyampaikan pengarahan antara lain, bahwa dengan mengacu kepada Asta Cita Kesatu dan Ketujuh, Kejaksaan mengemban amanahku besar untuk dapat melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.

"Di samping itu, kita harus memastikan arah kebijakan institusi memiliki semangat yang sama dengan arah kebijakan pemerintah," ujar Jaksa Agung.

"Untuk itu kita harus mampu mengawal seluruh lini kebijakan politik hukum negara yang berkaitan dengan bidang penegakan hukum," ucapnya.

"Agar setiap kebijakan hukum yang dibentuk selalu memuat upaya penguatan kelembagaan, baik dari sisi regulasi yang mengoptimalisasi kewenangan maupun dari sisi penguatan sumber daya yang mumpuni," lanjutnya.

Jaksa Agung juga menekankan bahwa momen Rakernas ini sangat penting, dan wajib untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

"Rakernas harus mampu menghasilkan output yang riil untuk dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing bidang, dan nantinya dapat menghasilkan outcome yang selaras dengan upaya penguatan insititusi," pungkas Jaksa Agung. @red.

Ngawi, 26 Desember 2024 – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Ngawi mengadakan rapat konsolidasi pada Kamis, 26 Desember 2024. Agenda utama rapat ini meliputi pembagian Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan persiapan rembug pemilihan Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Ngawi.

Acara yang berlangsung di Kantor DPC Peradi Ngawi, Jalan Supriadi No. 16, dihadiri oleh sekitar 30 advokat yang tergabung dalam Peradi.

Dalam sambutannya, Ketua DPC Peradi Ngawi, Gembong Pramono Setya, menyampaikan pentingnya menjaga solidaritas dan kerukunan antaranggota. "Kerukunan harus tetap terjaga, dan kekompakan antaranggota perlu terus dibina. PBH Peradi dan DPC Peradi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. PBH merupakan onderbouw atau bagian penting dari Peradi," tegasnya.

Gembong juga menambahkan bahwa DPC Peradi Ngawi mendukung penuh arah kebijakan menuju sistem single bar, sebagaimana yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali. "Kami siap beradaptasi dan menjalankan apa yang menjadi arahan DPN terkait single bar demi penguatan organisasi dan pelayanan hukum yang lebih profesional," tambahnya.

Acara berlangsung dengan lancar dalam suasana hangat dan penuh semangat, mencerminkan komitmen para advokat Peradi ngawi untuk terus bersinergi demi kepentingan masyarakat dan organisasi. Rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat peran PBH Peradi sebagai ujung tombak pelayanan hukum di Kabupaten Ngawi.(Yn)

DUTACWNEWS.COM |Surabaya-Direktur Utama Rumah Sakit (RS) Marien, DR. Joenry Panggawean menyayangkan atas proses hukum Laporan Polisinya nomor LP-B/918/XI/RES.1.11/2020/UM/SPKT Polda Jatim, tertanggal 28 Nopember 2022 yang terkesan jalan di tempat. Pria lanjut usia (lansia) yang tinggal di Jl. HR. Muhammad, Surabaya ini mengaku, sejak dirinya melaporkan perkara ini 2020 hingga sekarang, dirinya tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). “Ini saja saya mengenal istilah SP2HP ini, baru dengar dan baru tahu dari lawyer saya,” ucap Joenry, Selasa (19/10/2022) di RS Marien, Jl. Raya Darmo Permai Selatan No. 109-111, Surabaya. 

Berdasarkan Tanda Bukti Lapor No. TBL-B/918/XI/RES.1.11./2020/UM/SPKT Polda Jatim, Joenry melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT. Raja Bumi Nusantara (RBN), David Aryanto dan Komisaris PT. RBN, SF. Keduanya dilaporkan dugaan penipuan dan penggelapan. “Saya dirugikan hingga mencapai ratusan juta oleh David,” ucap Joenry. 

Menurut Joenry didampingi Kuasa Hukumnya Dwi Heri Mustika.,S.H, Wahyudiono.,S.H, Ery Sanjaya Putra.,SH dan Bravicha Bunga Vitriana, peristiwa dugaan ini bermula, sekitar 2020 dirinya yang saat itu membutuhkan dana talangan guna merenovasi tempat parkir RS Marien kedatangan seorang wanita bernama Ida. “Ida mengaku mantan pasien saya dan tinggal di Jalan Pakis, Surabaya. Saat itu Ida tiba tiba menawarkan bantuan kepada saya untuk mendapatkan dana talangan. Saya sendiri heran sampai sekarang, Ida ini dapat informasi dari siapa, kalau saya saat itu butuh dana talangan untuk renovasi rumah sakit,” ucap Joenry kepada wartawan.

Dari situlah, Joenry mengaku awal datangnya hancurnya RS Marien yang kini mangkrak dan tidak operasional. “Dari situlah, awal peristiwa terjadi sampai saya kenal terlapor David Aryanto. Hingga saya ditipu habis-habisan sampai tabungan saya ludes,” ucap Joenry dengan wajah sedih menghisap sebatang rokok. 

Pengakuan Joenry, saat itu David mengaku memiliki Deposito Rp. 250 milyar di Bank Mandiri. “Tetapi saat itu, David mengaku untuk mencairkan uang Rp. 250 milyar, saya harus menyediakan uang pelicin. Kemudian dari situ, singkat ceritanya, saya bertemu dan mengenal Yn, warga Malang. Dari Yn, saya mendapatkan dana pinjaman Rp. 1,3 milyar dengan jaminan 1 (satu) sertfikat RS Marien,” jelas Joenry yang kini berusia 67 tahun.

“Setelah dana Rp. 1,3 milyar masuk ke rekening saya. David komplotannya mulai menggerogoti saya. Berbekal uang tersebut dan tabungan saya 300 juta, saya diajak ketemu di Jakarta. Dari makan, hotel dan lain lain selama 2 bulan di Jakarta, dijadikan beban saya semua. Disana saya bertemu Ida. Intinya, saya merasa ditipu habis habisan. Bahkan saya sempat diberi cek kosong Rp. 12 milyar dan Rp. 300 juta oleh David,” ungkap Joenry. 

Kuasa hukum Dwi Heri Mustika., SH mengatakan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

“Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan. Kami memohon dan berharap kepada rekan penyidik Harda Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jatim menangani perkara ini dengan serius. Besar harapan kami perkara ini, segera naik tahap penyidikan dan menetapkan David sebagai tersangka,” terang Dwi, panggilan akrab Dwi Heri Mustika., SH mengatakan.

“Karena sejak 2020 melapor, hingga sekarang klien kami mengaku belum pernah mendapat SP2HP. Kami sebagai tim kuasa hukum dan Joenry saat ini tidak mengetahui sejauh mana perkembangan proses hukum atas laporan tersebut. Siapa saja yang sudah diperiksa dan status hukum perkara apakah masih penyelidikan atau penyidikan,” tegas Advokat Dwi Heri Mustika., SH yang berkantor di Ciputra Citra Towers, Lantai 3 Unit H1 Blok A6, Jl. Benyamin Suaeb Kav A6, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta & berkantor di Jl. Wonorejo Selatan Baru No. 64 A, RT.010/RW.008, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.(red)

JAKARTA, 29 Januari 2022 – Tindakan tegas terhadap pelaku usaha investasi ilegal kembali dilakukan. Kementerian Perdagangan bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Markas Besar (Mabes) Polri melakukan tindakan penyegelan kembali usaha penjualan expert advisor/robot trading yang dilakukan PT DNA Pro Akademik Jumat (28/1) malam ini.

Tindakan tegas ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari berbagai usaha yang dapat merugikan masyarakat luas.

“Setelah kami lakukan pengawasan berdasarkan informasi yang kami terima, segel penutupan PT

DNA Pro Akademik terbukti dilepas. Untuk itu, Kemendag bersama Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri menindak tegas PT DNA Pro Akademik dengan menyegel kembali kantor perusahaan tersebut. Implikasi pidananya kami serahkan kepada penegak hukum lainnya,” tegas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal PKTN dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

(Bappebti) Kemendag telah menyegel operasi PT DNA Pro Akademik yang melakukan usaha

penjualan expert advisor/robot trading tak berizin.

Atas tindakan tersebut, PT DNA Pro Akademik membangkang dengan membuka segel. Operasional

kegiatan usahanya beredar di media sosial. Dengan cepat, Kemendag bersama Direktorat Tindak

Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri melakukan tindakan tegas dengan menyegel kembali PT DNA

Pro Akademik.

Veri menyatakan, PT DNA Pro Akademik telah melakukan pelanggaran serius. Perusahaan robot trading ini tidak memiliki izin sesuai dengan bidang usahanya.

"PT DNA Pro Akademi diduga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu menjalankan kegiatan usaha penjualan expert advisor/robot trading dengan menggunakan sistem multi level marketing (MLM) atas dasar legalitas berupa nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 47999 (perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima, dan los pasar lainnya) yang belum berlaku secara efektif, terverifikasi, atau tidak memiliki izin usaha penjualan langsung dari Kemendag," ujar Veri.

Veri menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan usaha penjualan langsung termasuk 

dalam kategori risiko tinggi. 

"Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaSektor Perdagangan, pelaku usaha penjualan langsung yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat dihukum pidana," ujar Veri.

Tindakan tegas ini, lanjut Veri, dilakukan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha sekaligus memberikan contoh agar pelaku usaha menaati aturan. 

“Kemendag berkewajiban mengawasi pelaku usaha agar patuh dan tertib sehingga memenuhi persyaratan dan kewajiban dalam berusaha,” imbuhnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menegaskan penegakan hukum

akan dilakukan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan dan terbukti membangkang

dengan menbuka segel penutupan usaha dan beroperasi kembali.

Kegiatan yang dilakukan PT DNA Pro Akademi diduga juga melanggar ketentuan Undang-Undang

Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Tindakan tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari keputusan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang melarang kegiatan PT DNA Pro Akademi pada November 2021,” tambah Wisnu.

Menurut Wisnu, Kemendag akan bersikap tegas terkait pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku

usaha perdagangan berjangka komoditi. 

“Kami berharap pelaku usaha mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," ungkap Wisnu.

Demi melindungi masyarakat dari berbagai usaha ilegal dan merugikan, Wisnu meminta masyarakat selalu berhati-hati dan waspada apabila melakukan investasi. Masyarakat dapat melakukan pengecekan legalitas pelaku usaha di www.bappebti.go.id.

“Guna melindungi masyarakat dari berbagai bujukan dan rayuan para pelaku usaha investasi

ilegal, Kemendag dan Mabes Polri berkomitmen akan terus bersinergi melakukan pengawasan.

Kedua lembaga juga tidak segan-segan menegakkan supremasi hukum dengan memberikan sanksi

administrasi hingga pidana,” pungkas Wisnu.  (*)

Jurnalfaktualnews.com | Ngawi. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Sosial  menginformasikan terkait  santunan sebesar Rp 5 juta kepada ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal. Hal itu dilakukan sebagai pengganti santunan bagi ahli waris sebesar Rp 15 juta yang dihentikan oleh Kementerian Sosial.

Santunan dari Kemensos ditiadakan sejak 2021 karena tidak ada lagi alokasi anggaran yang disediakan untuk keperluan tersebut. Menurut Kepala Dinas Sosial Tri Pujo Handono, santunan tersebut untuk mengobati rasa kekecewaan ahli waris yang semula dijanjikan. 

"Ibu Gubernur Jatim (Khofifah Indar Parawansa) tidak ingin keluarga korban Covid-19 di Jatim kecewa, maka diberilah santunan dari APBD Jatim," jelas Tri Pujo saat ditemui diruangannya, Senin(22/5/2021).

Namun nilai santunannya tidak sebesar yang diberikan Kementerian Sosial, dari APBD Jatim hanya dialokasikan Rp 5 juta per ahli waris. "Dari Ibu Gubernur diberikan Rp 5 juta per ahli waris," imbuhnya

Di Ngawi, hingga awal Januari 2021, jumlah pengajuan bansos untuk  korban meninggal akibat Covid-19  yang sudah mengajukan permohonan untuk mendapat santunan tercatat 60 orang,7 orang sudah dicairkan dari Provinsi 3 orang dari Kemensos

"Santunan akan diserahkan secara bertahap sesuai kemampuan APBD Jatim. Jika tidak tahun ini maka akan dicairkan pada APBD tahun berikutnya," ujar Tri Pujo

Untuk mengajukan santunan itu, keluarga atau wahli waris korban harus memasukkan sejumlah persyaratan ke Dinas Sosial. (Yn)